Keempat kategori tersebut ialah publik figur, aktivis partai maupun aktivis sosial masyarakat, Pensiunan TNI/Polri dan pengusaha.
Dari keempat kategori tersebut, publik figur dinilai akan mengeluarkan biaya politik paling kecil jika akan maju dalam pileg. "Rata-rata publik figur pengeluarannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan aktivis partai, dan lain-lain," jelasnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (09/05/2012).
Pram juga mengatakan secara rinci kisaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk keempat kategori tersebut. "Pengeluaran publik figur antara Rp100 juta sampai Rp500 juta. Aktivis partai antara Rp300 juta sampai Rp1 miliar. Nah yang pensiunan birokrasi di atas Rp1 miliar sampai Rp1,8 miliar. Sedangkan pengusaha di atas Rp1,8 miliar," paparnya.
Bahkan, sambung Pram, seorang dengan latar belakang pengusaha bisa menghabiskan dana sebesar Rp22 miliar untuk maju sebagai caleg.
"Pengeluaran terbesar rata-rata adalah pengusaha. Kisarannya Rp2 miliar lebih. Yang mengejutkan ada pengusaha yang pengeluarannya sangat ekstrim, sampai Rp22M. Jadi ini rata-rata," ujarnya.
Maka dari itu, Pram khawatir, dengan disepakatinya sistem pemilu yang terbuka, maka itu akan membuka peluang kepada siapa yang memiliki dana besar akan menjadi pemenang. "Saya khawatir dalam sistem proporsional terbuka ini, lama-lama, jangan-jangan yang masuk kebanyakan orang yang punya duit banyak," pungkasnya.
